41 Juta Pekerja Tidak Terlindungi

Sekitar 41 juta pekerja informal di Indonesia saat ini tidak dilindungi Asuransi Kesejahteraan Sosial atau Askesos. Akibatnya, jika mereka sakit, mengalami kecelakaan atau tewas, mereka kesulitan biaya dan bahkan keluarganya bisa terlantarkan.

Jika kondisi ini dibiarkan, jumlah rakyat miskin di Indonesia bisa bertambah dari 76 juta jiwa menjadi 117 juta jiwa,” kata Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Akifah E, Kamis (23/10), di Jakarta.

Kelompok masyarakat pekerja sektor informal ini, antara lain pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, buruh bangunan, buruh tani, nelayan, tukang ojek, serta pekerja kasar lainnya. Ekonomi keluarga mereka sangat rentan terguncang, jika mengalami gangguan.

Untuk mengatasi persoalan inilah, lanjut Akifah, Departemen Sosial meluncurkan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Mereka akan dilindungi asuransi jika sakit, mengalami kecelakaan atau tewas.

”Bukan biaya rumah sakit yang ditanggung karena ada program lain yang melindungi kesehatan keluarga miskin,” kata Akifah.

Program Askesos adalah memberikan bantuan sosial untuk biaya hidup sehari-hari, selama ada anggota keluarga miskin yang dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia.

Dengan membayar premi Rp 5.000 per bulan, peserta premi yang masuk pada tahun pertama akan mendapat Rp 100.000 jika dirawat di rumah sakit, serta Rp 200.000 jika meninggal dunia. Jika masuk pada tahun kedua akan mendapat Rp 400.000 dan pada tahun ketiga Rp 600.000.

”Premi ini sekaligus sebagai tabungan, jika tak dilakukan klaim, sehingga memberikan perlindungan ekstra di masa datang,” kata Akifah.

76 juta jiwa

Berdasarkan data Departemen Sosial per 2006, jumlah rumah tangga miskin di 33 provinsi di Indonesia mencapai 19,10 juta keluarga atau 76 juta jiwa (dengan asumsi 4 jiwa per keluarga). Jumlah ini setara dengan 35 persen dari total populasi Indonesia. Jika yang 41 juta pekerja sektor informal ini tidak diberikan program Askesos, mereka bisa jatuh ke level rumah tangga miskin.

Askesos baru diterapkan menyeluruh sejak tahun 2007, sedangkan ujicoba sudah ada sejak 1997. Hingga September 2008, program Askesos baru berhasil mencakup 144.600 kepala keluarga dengan 671 lembaga pelaksana Askesos. Tahun 2008 pelaksanaan Askesos di 33 provinsi ditargetkan bisa bertambah 42.600 kepala keluarga dengan 195 lembaga pelaksana. Tahun 2009 ditargetkan peserta Askesos bertambah 60.000 kepala keluarga dengan 300 lembaga pelaksana.

Untuk jadi peserta Askesos ini, penghasilan minimal Rp300.000 per bulan, usia 21-60 tahun atau sudah menikah dan memiliki identitas diri yang sah.

Menurut Akifah, dengan mengikuti Askesos, kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal mendapat perlindungan sosial yang sama dengan kelompok masyarakat lain yang bekerja di sektor formal. Selain itu, dengan belajar asuransi plus menabung ini, kelompok masyarakat informal ini diharapkan memperoleh tahapan kesejahteraan sosial yang lebih baik secara jangka panjang.

Askesos ini, lanjut Afikah, baru memperkenalkan bagaimana mereka peduli dengan asuransi. ”Ini dalam taraf pendidikan buat masyarakat,” kata Akifah.

Biaya klaim Askesos ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), sekitar Rp 22 miliar, termasuk juga untuk program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Program ini bagi anggota masyarakat miskin yang masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti orang lanjut usia, penyandang cacat mental dan fisik, dan penyandang psikotik atau eks penyakit kronis yang terlantar.

Ada badan pengawas

Secara terpisah, sosiolog dari Universitas Indonesia Imam B Prasodjo menilai, program Askesos bagi pekerja sektor informal itu harus ada badan pengawas, serta mitra independen yang bisa membantu pekerja itu untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijanjikan.

“Yang jadi kenyataan selama ini, yang namanya asuransi itu ada kecenderungan mempersulit akses informasi dan klaim asuransi. Belum tentu pekerja itu dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan hak-haknya. Seringkali prosedurnya berbelit-belit,” katanya.

Iman mengambil contoh sejumlah kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), di mana ketika ada TKI yang bermasalah, pemerintah diam saja. Jamsostek yang sudah menghimpun uang triliunan rupiah, masih cenderung berbelit-belit dan mempersulit.

”Apa salahnya Jamsostek membuka konter di bandara dan setiap rumah sakit, misalnya, sehingga dapat memudahkan peserta Jamsostek untuk mengajukan klaim,” ujarnya.

Ia berharap program ini bukan sekedar untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Pendekatan Budaya di Papua

Pakar Ekonomi yang juga Calon Presiden RI Rizal Ramli mengatakan persoalan Papua seharusnya diselesaikan dengan pendekatan budaya dan bukan dengan tindakan kekerasan.
Soal ada masyarakat Papua yang ingin lepas dari NKRI, sesungguhnya sebagai bentuk ekspresi dari adanya ketidakadilan sosial yang dirasakan rakyat Papua selama ini. Kondisi di Papua sama halnya dengan di Aceh.

Rizal yang ditemui wartawan usai memberikan materi kuliah umum dalam rangka Dies Natalis XXVII STIE Ottow dan Geisler – Kotaraja kemarin siang Rabu (22/10) menjelaskan, pemerintah sudah memberikan satu solusi dengan diberikannya Otonomi Khusus di Papua dengan tujuan utama untuk mempercepat proses pembangunan agar memberikan kesempatan yang lebih luas, dan lebih besar untuk rakyat di Papua lebih maju.

Sayangnya, sampai saat ini otsusnya itu masih belum terasa manfaatnya bagi rakyat di Papua. Harus diakui, rakyat di Papua masih banyak ketinggalan dari pada daerah-daerah lain di Indonesia. ”Ini merupakan koreksi yang harus kita lakukan, introspeksi, baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, karena kalau tidak itu akan memicu masalah yang sifatnya politik,”katanya.
Anggaran yang selama ini digulirkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dalam praktiknya rata-rata anggaran yang menyentuh rakyat itu hanya 30 persen. Ini yang harus diubah, sehingga rasionya terbalik, (piramida terbailk). 70 persen pemerintah daerah sampai kepada rakyat, kalau sampai itu terjadi tentunya manfaat dari kegiatan ekonomi dan anggaran itu akan jauh lebih besar.

Iran Sambut Krisis Finansial Global Sebagai “Akhir Kapitalisme”

Para pemimpin Iran menyatakan krisis finansial global merupakan pertanda berakhirnya kapitalisme, kegagalan demokrasi liberal dan hukuman Tuhan.

Seluruh kejadian ini merupakan tanda keunggulan model politik republik Islam itu, kata mereka, seperti dilaporkan AFP.

“Ajaran Marxisme telah ambruk dan suara meletusnya demokrasi liberal Barat kini terdengar,” kata pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Senin, menceritakan kembali nasib Uni Sovyet.

Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang berhaluan keras, yang mendapat dukungan Khamenei, menyatakan Selasa bahwa “krisis tersebut merupakan akhir kapitalisme.”

Keyakinan semacam ini dapat dirunut kembali ke cita-cita revoilusi Islam pada 1979, yang berusaha dibangkitkan kembali oleh Ahmadinejad sejak ia berkuasa pada 2005.

Presiden Iran itu, yang tak pernah sedikit pun melewatkan kesempatan untuk mengecam “kemunduran” Barat sejak terpilih sebagai presiden Iran, telah memanfaatkan parahnya krisis global untuk menyampaikan berbagai pendapatnya.

Iran beruntung pasar sahamnya tak terpengaruh dengan jatuhnya bursa di negara-negara tetangganya di kawasan Teluk. Stabilitas itu dikaitkan dengan absennya para investor asing dan cekaman kuat pemerintah atas kegiatan ekonomi.

Melupakan Tuhan dan kesalehan

Beberapa koran Iran, apakah mereka reformis atau konservatif, juga telah menuding krisis ekonomi global sebagai akibat liberalisme yang berlebihan.

Dan beberapa pejabat, seperti kepala badan pengawas pemilu Iran, mengajukan beberapa teori yang sedikit konvensional dan menyebut gejolak tersebut sebagai “laknat Tuhan”.

“Orang-orang merasakan akibat perbuatan mereka yang buruk. Masalah ini telah menyebar ke Eropa ini yang membuat kita merasa gembira.”

Ahmadinejad belum lama ini sependapat dengan hal itu, dengan menyatakan “penyebab kekalahan mereka adalah mereka telah melupakan Tuhan dan kesalehan.”

Krisis finansial akan menjadi isyarat Tuhan bahwa “kaum penindas dan korup akan digantikan dengan kesalehan dan orang yang beriman,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa “sistem perbankan syariah akan membantu kita bertahan dari krisis ekonomi saat ini.”

Khamenei menyambut “kemenangan revolusi Islam” dalam menghadapi ideologi Marxis dan liberal. “Kini tak ada jejak Marxisme di dunia dan bahkan leberalisme kini menyurut,” kata pemimpin sangat berpengaruh itu.

Pemerintah Iran memandang konsep demokrasi dan hak azasi manusia sebagai “alat imperialis” untuk menguasai negara lain.

Tujuh Negara “Tumbang”

Setidaknya tujuh negara berkembang berpaling ke Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meminta pertolongan. Negara- negara itu kekurangan dana karena penarikan dana oleh para investor asing seiring dengan terjadinya krisis global.

Permintaan pertolongan itu antara lain telah disampaikan Hongaria, Ukraina, Serbia, dan Eslandia pada pertemuan dengan IMF akhir pekan lalu di Washington. Saat itu berlangsung pertemuan tahunan yang diselenggarakan Bank Dunia dan IMF untuk membahas pemberantasan kemiskinan global.

Krisis sektor keuangan global sekarang ini dipicu kebangkrutan korporasi keuangan global, yang membuat para investor global panik dan menarik dana-dana investasi dan simpanan dari perbankan.

Pada tahun 1997, krisis dipicu dengan masalah di sisi negara pembayaran negara, antara lain ditandai dengan pinjaman-pinjaman internasional berjangka pendek, tetapi ditanamkan pada proyek yang baru menghasilkan dalam jangka panjang.

”Kami mendapatkan permintaan pertolongan dari enam atau tujuh negara,” kata seorang pejabat senior IMF kepada kantor berita Reuters, Selasa (14/10).

Pekan lalu Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn menegaskan, ”Siap membantu negara-negara berkembang yang terpukul krisis.”

”Saya tidak akan kaget jika muncul puluhan negara lagi yang akan mengajukan permintaan tolong dalam beberapa bulan mendatang,” kata pejabat senior IMF yang minta namanya dirahasiakan.

Walau akar krisis sekarang ini berbeda dari krisis 1997, masalah yang dimunculkan relatif sama. Sejumlah negara terancam memenuhi kewajiban luar negeri seperti impor, membayari bunga dan cicilan utang luar negeri.

Makin ketatnya persyaratan untuk mendapatkan kredit dari sektor swasta, dan ketakutan industri perbankan menyalurkan kredit, telah membuat dana-dana di pasar berkurang. Krisis sekarang ini juga telah membuat investor swasta enggan membeli surat-surat utang.

Kembali berperan

Krisis sekarang ini mengembalikan IMF ke dalam bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara berkembang memalingkan muka dari IMF seiring dengan buruknya resep dan reputasi IMF. Di sisi lain, berkembangnya perekonomian dan bangkitnya kemampuan keuangan pemodal-pemodal swasta membuat banyak negara menyandar diri pada pasokan dana investor swasta.

Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan modal-modal swasta membuat sejumlah negara ramai-ramai mengembalikan utang kepada IMF.

Namun, keadaan mendadak berubah sejak krisis meledak, yang dimulai di AS. ”Sistem keuangan global berada di ambang kejatuhan. Hal itu kembali menghidupkan paket bantuan darurat, seperti yang pernah terjadi pada 1995,” kata Strauss-Kahn.

Kawasan Eropa Timur tergolong paling rentan. Selama ini beberapa negara kawasan ini menyandarkan pembiayaan ekonomi dari pinjaman asing, yang kini mendadak mengering.

Sel Penyebab Leukemia Ditemukan

Tim peneliti menemukan bahwa kedua anak kembar tersebut memiliki sel tunas abnormal praleukemia dalam darah mereka. Sel itu bisa “tidur” dalam sumsum tulang atau berkembang menjadi sel tunas leukemia. Hasil ini dikonfirmasi oleh eksperimen yang menggunakan sel tali pusar manusia.

“Penelitian ini berarti kami dapat mengetes apakah penanganan leukemia lymphoblastic akut pada anak bisa dikaitkan dengan menghilangnya dan berkembangnya sel tunas leukemia,” kata Profesor Tariq Enver dari Unit Hematologi Molekuler Universitas Oxford, yang memimpin penelitian tersebut. “Mulai saat ini, upaya penyembuhan bisa difokuskan pada upaya membidik sel tunas praleukemia dan sel tunas kanker dengan obat yang ada atau yang akan kita kembangkan.”

Upaya penyembuhan yang terfokus, menurut Tariq, bisa menghindari efek samping pengobatan kanker kemoterapi yang menyakitkan dan terkadang justru membahayakan kondisi tubuh pasien. Hal ini sangat penting karena terbukti, Olivia, salah satu anak kembar yang terkena leukemia, mengalami kebutaan di sebelah matanya akibat infeksi yang tidak bisa dilawan tubuhnya saat kemoterapi.

Para ilmuwan telah melacak kemungkinan sel tunas prakanker itu akibat fusi abnormal dari dua gen yang terjadi selama kehamilan ibu. Fusi ini menghasilkan protein hibrida, sebuah “kesalahan” genetik yang terjadi secara acak dan menyebabkan sel menjadi terjangkit leukemia. Gen yang diambil dari si kembar lantas ditransplantasikan ke tikus laboratorium yang mengkonfirmasi adanya hubungan langsung antara malfungsi genetik dari sel tunas tersebut dan leukemia.

Lembaga donor Inggris yang membiayai penelitian itu, Leukemia Research and the Medical Research Council, dan Rumah Sakit Great Ormond Street menyatakan sangat gembira atas penemuan itu dan berharap penelitian dilanjutkan ke upaya mencegah dan mengobati penyakit tersebut.

Vaksin Kanker Payudara, Harapan Atasi Kanker yang ‘Bandel’

Terus meningkatnya angka kejadian dan kematian akibat kanker membuat dunia kedokteran tergerak untuk menemukan vaksin pencegah.

Setelah vaksin kanker serviks, diharapkan kanker payudara segera menyusul. Badan kesehatan dunia (WHO) memprediksi terjadinya peningkatan angka kejadian kanker dari 11 juta menjadi 27 juta, dan kematian akibat kanker dari 7 juta menjadi 17 juta. Sehingga, pada 2030 diperkirakan sekitar 75 juta orang hidup dengan kanker.

Di tahun-tahun mendatang, kanker juga disinyalir menjadi problem kesehatan serius, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan peningkatan angka kejadian hingga 70 persen. Sehingga pada saatnya nanti, bila tidak dilakukan pencegahan dan deteksi dini yang baik sejak saat ini, penyakit kanker akan menjadi beban sangat besar bagi perekonomian baik keluarga maupun negara.

Keprihatinan tersebut membuat kalangan ilmuwan medis dari seluruh dunia tergerak menemukan vaksin pencegah penyakit mematikan ini. Saat ini, kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi baru sebatas kanker rahim, terutama kanker leher rahim (serviks).

Nah, belum lama ini, sejumlah peneliti juga mendesain sebuah eksperimen di laboratorium untuk menemukan formula paling tepat dalam membuat vaksin kanker payudara. Vaksin tersebut bekerja dengan mengirimkan sejenis gen “pembunuh kanker” ke dalam sel tubuh, yang lantas akan memproduksi protein kekebalan tubuh yang akan mengenyahkan sel-sel kanker.

“Dalam pikiran kami, hal ini merupakan terobosan yang cukup signifikan. Pasalnya, kita cukup memasukkan gen pembunuh kanker itu ke dalam sel tubuh kita, lalu vaksin akan diproduksi dengan sendirinya oleh sel tubuh kita,” ujar ahli imunologi dan mikrobiologi dari Karmanos Cancer Center, Wayne State University, di Detroit, Wei-Zen Wei.

Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal penelitian Kanker tersebut, Wei dan timnya menggunakan tikus sebagai hewan percobaan untuk. Nah, vaksin buatan mereka itu berhasil mengeliminasi tumor pada tikus pengidap kanker payudara jenis HER2 Positif (HER2+).

Pada tingkat sel, reseptor HER2 mendorong pertumbuhan sel-sel secara normal. HER2 yang merupakan sejenis protein ini juga ditemukan dalam jumlah sedikit dalam sel payudara. Akan tetapi, sel payudara HER2 positif memiliki banyak reseptor sehingga dapat memicu pertumbuhan sel secara berlebih dan abnormal seperti halnya sel-sel kanker yang ganas.
Itulah sebabnya, pemeriksaan HER2 biasanya dianjurkan sebagai penanda ada tidaknya sel tumor atau kanker payudara. Pada sejumlah kasus kanker usus dan kanker indung telur, kadar HER2 juga ditemukan berlebihan.

Kanker payudara tipe HER2+ berkisar 20-30 persen dari keseluruhan penyakit kanker payudara dan acapkali lebih agresif ketimbang tipe kanker lainnya. Pasien pengidap kanker tipe ini sering kurang responsive terhadap terapi hormonal, dan selama pengobatan kerap menjadi resisten. Bahkan, dengan obat-obatan antikanker seperti halnya Herceptin, yang didesain untuk memecah reseptor dan menghancurkannya, terkadang hanya efektif untuk periode yang singkat. Selepas itu, pasien biasanya mengalami resistensi dan obat pun tak lagi mempan.

“Penelitian ini sangat berguna. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut akan kemungkinan vaksin ini dapat diterapkan pada manusia,” imbuh direktur bidang keilmuan American Cancer Society, Dr Bill Chambers.

Stop Liberalisasi Pangan, Selamatkan Petani

Aliansi kedaulatan pangan Indonesia mendesak pemerinah merestrukturisai kerja sama dengan lembaga perdagangan dunia (WTO) agar mengeluarkan aturan sektor pertanian dan pangan dari perjanjian tersebut. Liberalisasi pasar bahan pangan yang diatur dalam WTO membunuh para petani gurem dan mengancam ketahanan pangan dalam negeri.

Dalam siaran pers memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2008, aliansi kedaulatan pangan menyatakan dunia kini dilanda kelaparan akibat berkurangnya cadangan bahan makanan. Liberalisasi pasar hasil produksi pertanian menimbulkan monopoli konsumsi produk pangan untuk kebutuhan industri.

Meningkatnya produksi pangan tahun 2007 di Amerika Utara (20,2%), Oceania (19,4%), Amerika Selatan (17,8%), Karibia (6,4%), dan Asia (1,7%) ternyata tidak membuat negara-negara miskin di Afrika dan Asia lepas dari kelaparan.

Melambungnya harga minyak dunia mendorong penambahan konversi penggunaan hasil pertanian pangan untuk bahan bakar nabati (biofuel). Sekitar 100 juta ton hasil panen biji-bijian (95 juta ton di antaranya jagung) digunakan untuk membuat bahan bakar nabati. 

Ironisnya, ketika jutaan keluarga miskin di dunia kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, segelintir perusahaan raksasa pertanian justru mengeruk  keuntungan besar. Transnational corporations (TNCs) seperti Cargill pada pertengahan April 2008 mengumumkan keuntungan dari perdagangan komoditas pertanian selama kuartal pertama tahun 2008 meningkat 86% dibanding tahun 2007.

Keuntungan perusahaan pangan raksasa Bunge juga meningkat pada kuartal terakhir tahun 2007 menjadi US$ 245 juta, naik 77% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perusahaan raksasa Thailand Charoen Pokphand Foods, yang juga pemain utama dalam bisnis pertanian di Asia, penjualannya tahun ini meningkat hingga 237%.

Liberalisasi perdagangan produk pertanian menyebabkan meningkatnya impor bahan pangan, mengurangi insentif dan pendapatan petani, dan menimbulkan kerawanan pangan. Saat ini sekitar 70% negara berkembang adalah pengimpor pangan. Sementara penduduk yang kelaparan lebih dari 850 juta orang dan 80% di antaranya petani miskin.

Aliansi kedaulatan pangan yang beranggotakan Solidaritas Perempuan, Bina Desa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justic, dan Serikat Petani Indonesia mendesak pemerintah membuat regulasi pertanian yang berpihak pada petani. Mereka menuntut pemerintah tidak menyerahkan distribusi pangan kepada mekanisme pasar bebas agar kedaulatan pangan dalam negeri dapat tetap dikontrol.

Reformasi TNI Terhambat Paradigma Orba

Reformasi Tentara Nasional Indonesia terhambat paradigma militer gaya Orde Baru. Sepuluh tahun reformasi, TNI baru menyelesaikan 40% agenda perubahan.

Hasil evaluasi itu disampaikan sejumlah LSM hak asasi manusia di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Jakarta, Senin (13/10). Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, watak Orba juga mewarnai keterlibatan TNI dalam politik. Dihapuskannya kursi TNI di DPR (dulu fraksi ABRI) tidak menjamin hilangnya dominasi militer dalam menentukan kebijakan politik.

“Sebagian besar agenda belum dituntaskan, seperti revisi peradilan militer, penghapusan bisnis militer, dan kesejahteraan prajurit. Penyebabnya reformasi internal TNI masih dibebani paradigma Orde Baru yang berkaitan dengan politik domestik 1960-an dan ketakutan terhadap komunisme,” katanya.

Menurut Usman, kecenderungan masih munculnya dominasi militer dalam politik tampak pada banyaknya anggota TNI (aktif, non-aktif, purnawirawan) yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. “Hasrat TNI untuk berpolitik masih kental.”

Evaluasi lainnya adalah belum tuntasnya Undang-Undang Peradilan Militer. Menurut Usman, penundaan terhadap UU Peradilan Militer membuat akuntabilitas TNI di masyarakat rendah. Peradilan militer dianggap sebagai sarana menutupi kesalahan institusi TNI dan meredam gejolak masyarakat yang menuntut penuntasan hukum pelanggaran yang dilakukan personel militer. “Anggota TNI dan para purnawirawan masih mendapat perlakuan istimewa saat berhadapan dengan proses hukum,” kata Usman.

Catatan lain reformasi TNI adalah keterlibatan prajurit dalam bisnis. Penyebab utamanya adalah minimnya kesejahteraan prajurit. Jaleswari Pramowardhani, peneliti militer pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengingatkan keterlibatan bisnis TNI akan merusak institusi tentara itu.

Pengamat militer dari Centre for Strategic and International Studies Rizal Sukma mengatakan, reformasi TNI patut diapresiasi. Selama 10 tahun reformasi tidak cukup untuk mereformasi TNI. Untuk mempercepat reformasi itu, dia berharap TNI keluar dari politik dan kegiatan non-pertahanan. “TNI agar betul-betul menjadi kekuatan pertahanan,” ujarnya.

Rizal mengusulkan 4 poin yang harus dilakukan TNI dalam transformasi, yaitu kesiapan untuk melakukan operasi di luar perang; menjaga keamanan di laut; menyiapkan operasi penanggulangan bencana alam; serta terlibat dalam operasi penjaga perdamaian yang melibatkan lembaga internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa.

KKP RI-Timor Leste: Dokumen Perlu Dibuka untuk Hindari Politisasi

Untuk menghindari politisasi, dokumen yang dihasilkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste, tentang berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan sesaat setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999, perlu segera dibuka.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh dan Choirul Anam dari Human Rights Working Group, Kamis (16/10), secara terpisah di Jakarta.

Setelah bekerja selama 2,5 tahun, KKP Indonesia-Timor Leste akhirnya menyerahkan laporannya kepada presiden kedua negara pada 15 Juli lalu di Bali. Kesimpulan utama dari laporan itu adalah TNI, Polri, dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas sejumlah kejahatan dan pelanggaran HAM berat di Timtim tahun 1999. Laporan yang terdiri dari tujuh bab itu juga memuat sejumlah rekomendasi.

Namun, masyarakat baru dapat melihat secara rinci isi laporan KKP setelah presiden kedua negara menyerahkannya kepada parlemen masing-masing. Pada 9 Oktober 2008, Presiden Timor Leste Ramos Horta menyerahkan laporan KKP kepada parlemen. Ia meminta parlemen Timor Leste mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi laporan KKP itu.

Choirul berpendapat, langkah serupa perlu segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Apalagi tujuh bulan lagi pemilu. Jika laporan itu baru diserahkan saat-saat akhir menjelang pemilu, politisasi kemungkinan besar akan terjadi. Sebab, dalam laporan itu disebutkan sejumlah nama tokoh politik di Indonesia,” katanya.

Ridha berpendapat, jika laporan KKP segera dibuka, juga akan tersedia lebih banyak waktu untuk melaksanakan rekomendasi dalam laporan itu.

Petani Garam yang Terabaikan

Musim hujan biasanya merupakan musim berkah bagi semua orang, tidak terkecuali para petani. Hasil panen yang tinggi di depan mata. Tidak demikian dengan para petani garam, mereka mengalami hal sebaliknya.

Di musim penghujan, petani garam justru tidak bisa panen. Tambak garam yang merupakan sumber mata pencaharian mereka akan digenangi air hujan, yang sekaligus menggerus garam yang terkandung di dalamnya kembali ke laut. Ironisnya, selama musim kemarau, di saat para petani garam seharusnya bisa menikmati hasil panennya, tetap saja mereka sengsara, karena harga garam yang begitu rendah selain mereka juga harus berbagi hasil dengan pemilik tambak.

Mendengar soal petani garam di Indonesia, sudah tertanam di benak bahwa mereka merupakan sebuah komunitas yang tingkat kesejahteraannya sangat rendah. Kondisi itu telah berlangsung dalam waktu sangat lama. Jumlah mereka yang mencapai ratusan ribu keluarga petani umumnya tersebar di Pantai Utara Jawa, dari barat hingga timur, dan Madura.

Jika pemerintah tidak pernah mengabaikan petani garam sebenarnya pendapatan yang diperoleh tidaklah kecil, dengan harga jual minimal Rp 1.500 per kilogram, produksi 5-7 ton per hektare per minggu, dapat memberikan pendapatan sekitar Rp 7,5 juta per hektare per minggu. Biaya produksi yang harus dikeluarkan hanya biaya tenaga kerja Rp 30.000 per hari, dan setiap harinya bekerja 5-7 orang petani.

Nyatanya, keringat dan telapak kaki yang melepuh dari petani garam akibat menggaruk kristal garam di bawah teriknya panas matahari di tepi laut, hanya mampu menembus harga Rp 600-800 per kilogram di musim kemarau, sedangkan di musim hujan hanya bisa mencapai Rp 2.100 per kilogram. Itu pun yang menentukan para tengkulak yang menjemput hasil panen para petani garam.

Sangat mengenaskan, harga tersebut dirasakan sudah cukup tinggi oleh petani garam, sebab sebelumnya harga garam hanya Rp 400-600 per kilogram. Parahnya lagi, tambak garam sebagian besar bukan milik para petani garam tetapi milik para pengusaha dan konglomerat. Kalaupun memiliki tambak, luas tambak yang dimiliki petani hanya 0,2-0,3 hektare.

Dampaknya, dari hasil penjualan garam yang rendah kepada tengkulak, petani juga harus berbagi hasil dengan pemilik tambak. Tidak dapat dibayangkan, memasuki musim hujan Oktober mendatang, berapa hasil panen yang harus dibagikan kepada pemilik tambak sedangkan tambak biasanya tidak bisa dipanen saat musim hujan. Di musim kemarau, produktivitas petani garam lokal bisa mencapai 5-7 ton per hektare per minggu.

Di manakah peran pemerintah saat ini? Tidak produktifnya Perusahaan Negara (PN) Garam membuktikan pemerintah tidak becus mengendalikan tata niaga garam di dalam negeri yang dipermainkan dengan bebasnya oleh para importir dan pengusaha.

Pemerintah telah membiarkan petani garam berhadapan langsung dengan pasar bebas dan menjadi budak para pengusaha. Hal itu menunjukkan tidak adanya proteksi dari pemerintah untuk para petani. Seharusnya PN Garam mengontrol produksi dan perdagangan garam di dalam negeri, sehingga garam lokal dapat kembali menjadi komoditas andalan eskpor. Maka, dapat dipastikan petani garam akan sejahtera.

Pakar Pertanian Siswono Yudo Husodo berulang kali menegaskan monopoli yang dilakukan PN Garam ternyata tidak berpihak kepada para petani garam sehingga petani garam tidak pernah sejahtera dan produksinya menurun.