Sejak 1980-an krisis demi krisis sudah bermunculan. Namun, krisis sebelumnya ditangani hanya untuk menciptakan krisis berikutnya. Ini terjadi karena pemerintah yakin pasar akan otomatis melakukan koreksi. Nyatanya, pasar tidak melakukan koreksi dan terus bergerak liar.

Demikian pernyataan George Soros, Ketua Soros Fund Management, Minggu (12/10), dalam pernyataannya di televisi CNN.

Krisis di AS kini, antara lain, ditandai dengan anjloknya kurs dollar AS, terjadinya kegagalan bayar cicilan rumah dan berlanjut dengan penyitaan (foreclosure), jatuhnya indeks saham, dan bangkrutnya perbankan. Krisis ini memicu tergerusnya kepercayaan, antara investor dan pialang, krisis sesama pialang, serta krisis kepercayaan di antara sesama perbankan.

Secara mikro, krisis ini bisa dijelaskan dalam konteks yang lebih sempit. Salah satu pemicu krisis adalah pembangkrutan lembaga dan korporasi bangkrut, atau menggabungkannya dengan perusahaan lain (merger).

Pada saat terjadi kebangkrutan, sinyal yang terkirim ke pasar adalah suasana panik. Menurut Soros, kepanikan ini diatasi dengan penurunan suku bunga, pengguyuran dana ke pasar. Dengan pengguyuran dana ke pasar, atau penyuntikan dana ke perusahaan bangkrut, keadaan reda untuk sementara.

Namun, dasar dari krisis terakhir adalah ekspansi kredit. Lembaga-lembaga keuangan mengucurkan dana dengan mengandalkan pinjaman dari investor untuk dikucurkan ke sektor bisnis, dan konsumen, yang juga hidup dengan topangan utang.

Soros mengenang ucapan Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke ketika tumpukan utang masih senilai 100 miliar dollar AS. Dengan kata lain, jumlah utang ini relatif kecil dan bisa diatasi dengan pinjaman baru pemerintah. Akan tetapi, daya dukung pemerintah tak ada lagi ketika tumpukan utang lembaga keuangan AS sudah mencapai 2 triliun dollar AS.

Di sisi lain, pemerintah juga menumpuk utang, yang ditandai dengan defisit ganda, yakni defisit anggaran pemerintah dan perdagangan. Utang-utang ini juga selama ini bisa diatasi dengan pinjaman yang ditutup dari negara lain, termasuk China, yang menginvestasikan cadangan devisanya.

”Game is over,” kata Soros. Artinya, dunia sudah mulai melihat daya dukung ekonomi AS, dan daya dukung perusahaan AS, yang tidak akan mampu lagi mengatasi tumpukan utang.

Aliran masuk dana ke AS ambruk. Terjadilah gelombang kebangkrutan, yang paling akhir dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers.

Salah persepsi

Uluran tangan pemerintah, kata Soros, tidak akan bisa berlanjut tanpa batas. Namun, uluran pemerintah selama ini tidak pernah diatasi dengan melihat ke sisi mikro, terutama perilaku sektor keuangan.

Ada persepsi yang meyakini bahwa pasar akan melakukan koreksi terhadap kesalahan bisnis mereka. ”Ini jelas salah. Pasar tampaknya tidak mau menuju keseimbangan. Dan, pada saat tertentu, pasar menciptakan krisis,” katanya.

Korporasi AS tak pernah menyadari rambu-rambu keuangannya berada dalam bahaya. Ini terjadi karena tidak ada peraturan yang memaksa korporasi melakukan kontrol diri.

”Ini jelas dimulai di era (almarhum Presiden AS) Ronald Reagan, di mana kredo mereka adalah pasar bebas,” kata Soros. ”Saya mendambakan pasar bebas, tetapi tentu harus dengan adanya kontrol atau pengaturan,” kata Soros.

Namun, selama sekian tahun, kredo ini berkesinambungan. Mendadak muncullah letupan krisis. Krisis terjadi karena gelembung ekonomi, antara lain, ditandai dengan tumpukan utang, kontrol pasar yang semakin hilang, dan lainnya.

Di sisi lain, kesalahan itu ditambah lagi dengan pengurangan pajak korporasi. Padahal, pajak korporasi adalah satu sumber keuangan pemerintah, sumber penerimaan ini justru dihilangkan.

Untuk mengatasi krisis sekarang ini, Soros mengatakan, pemerintah tidak akan bisa menahan arus kejatuhan pasar. Pemerintah AS hanya bisa mengatasi akar dari krisis, yakni kegagalan bayar oleh para pembeli rumah di AS. Kegagalan bayar ini telah memicu kebangkrutan bank.

Menurut Soros, walau tidak bisa mengatasi semuanya, tindakan tepat yang harus dilakukan adalah dengan menolong para pembeli rumah. Hal ini, misalnya, bisa dilakukan dengan membantu para pembeli rumah. ”Jika tidak menalangi semuanya, pemerintah boleh juga menalangi pembelian rumah dengan nilai maksimal 85 persen,” kata Soros.

Hal ini, kata Soros, tentu harus diikuti dengan pengaturan pada korporasi agar tidak menjalankan bisnis secara liar lagi.