Daerah penerima keuntungan pengelolaan minyak bumi dan gas bumi atau migas rawan penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan anggaran pendapatan migas. Untuk itu, selain membutuhkan pemerintahan yang baik, daerah itu juga memerlukan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik atau KTP.

Demikian salah satu poin penting dalam Workshop Pengembangan Ekonomi dan Sosial Berbasis Pendapatan Migas di Kabupaten Blora. Kegiatan menyongsong beroperasinya Blok Cepu itu digelar Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Jakarta.

Ketua Supreme National Authority for Combating Corruption of Yemen Saadaldeen Talib, hadir sebagai pembicara membawakan “Era Minyak di Yaman: Apa yang Salah?”. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Robert Chandra berbicara tentang “Transparansi dan Partisipasi, Pilihan Cerdas Pemerintah Daerah”.

Saadaldeen Talib mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora perlu berkaca dari Yaman dalam pengelolaan minyak. Berbagai perusahaan minyak menemukan dan mengeksploitasi minyak bumi pada 1985 di Yaman Utara dan 1990 di Yaman Selatan.

“Total sumber yang ditemukan dan dieksploitasi sekitar 300 juta barrel. Pada 2012, sumber minyak itu akan habis dan pada 2007, sumber minyak itu tinggal 500.000 barel,” kata Talib.

Kekayaan sumber daya minyak itu menjadikan Yaman berkembang sebagai negara yang 80 persen pendapatannya bergantung pada minyak. Saat ini, kemiskinan di Yaman di atas 40 persen, pengangguran di atas 30 persen, dan populasi penduduk naik 10.000 per tahun.

Kondisi itu, lanjut Talib, tidak diikuti dengan pelayanan pemerintahan yang baik. Investasi di Yaman semakin rendah, sementara cadangan minyak hampir habis. Kondisi itu mengakibatkan pemerintah tidak dapat mempertahankan subsidi dan kekecewaan masyarakat meningkat.

Robert Chandra mengemukakan, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan dan membuka transparansi publik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6/2004 tentang Transparansi dan Partisipasi, Pemkab Lebak membentuk KTP.

“Masyarakat dapat mengakses aneka informasi di komisi itu, termasuk pendapatan daerah,” kata Robert.