Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituntut menunjukkan political will dengan mengeksekusi bisnis TNI sesuai dengan amanat undang-undang. Sebab, temuan 283 bidang tanah yang dialihfungsikan oleh TNI semakin menegaskan maraknya bisnis militer di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani kepada SP di Jakarta, Senin (13/10). Menurut wanita yang akrab dipanggil Dani itu, dengan adanya audit BPK tak perlu lagi auditor independen guna memaksimalkan penelusuran pengalihan bisnis TNI ini. “BPK sudah memberikan audit yang komprehensif, transparan, dan mempunyai otoritas untuk memberi rekomendasi langsung kepada pemerintah,” jelasnya.

Menurut dia, bola panas saat ini ada di tangan Presiden Yudhoyono. Dia berharap persoalan bisnis militer itu kandas dengan isu yang disebut-sebut penting, seperti pemilu. Bagi dia, saat ini adalah momentum penting untuk membereskan bisnis militer, mengingat tenggat waktu yang kian sempit, yakni sekitar satu tahun lagi, untuk menertibkan bisnis TNI.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan pengalihan fungsi lahan TNI merupakan konsekuensi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan, Nomor 96 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Lahan TNI. Pernyataan itu menanggapi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bernomor 84/S/III-XIV.2/07/2008, tanggal 17 Juli 2008, yang menyebutkan ratusan bidang tanah yang dikelola TNI beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

“Itu wajar-wajar saja kalau semuanya diukur mulai 1997 ke belakang. Tapi, insya Allah, 1997 ke depan sudah sesuai dengan Permen,” ujarnya.

Dikatakan, dalam waktu dekat TNI akan melakukan inventarisasi lahan yang sudah beralih fungsi. Pada 22 Oktober 2008, Departemen Pertahanan dan BPK akan berkoordinasi guna menindaklanjuti hasil audit itu.