Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tepat berusia empat tahun pada 20 Oktober 2008. Tentu, ada banyak perubahan dan banyak juga persoalan yang masih perlu penanganan lebih lanjut. Dalam bidang politik, persoalan desentraliasi masih membutuhkan perhatian, termasuk pemekaran wilayah yang terus berlanjut.

Memang, perangkat perundang-undangan untuk merealisasikan desentralisasi cukup memadai, namun dalam implementasi sering memunculkan persoalan karena sikap daerah yang sering menabrak peraturan yang lebih tinggi. Kondisi ini bisa dilihat dari sejumlah peraturan daerah (perda) bermasalah.

Untuk persoalan pemekaran daerah, juga membutuhkan perhatian ekstra pemerintah, karena hingga kini usulan pemekaran masih bermunculan dari berbagai daerah. Pertanyaannya, sampai kapan pemekaran terus dilaksanakan dan sesungguhnya berapa daerah ideal untuk Indonesia? Mengenai hal ini, pemerintah pernah menjanjikan akan segera mengeluarkan grand design otonomi daerah, tapi belum keluar hingga kini. Sebenarnya, grand design itu cukup dituangkan dalam peraturan perundangan.

Selain itu, hampir setiap kali presiden pidato mengenai kebijakan desentraliasi di DPR RI atau DPD, selalu menyerukan untuk melakukan moratorium pemekaran daerah. Namun, seruan itu sekadar seruan, karena pemekaran tetap berjalan, baik yang dimotori DPR RI maupun pemerintah. Apalagi, usulan DPR memang lebih “kencang” untuk melakukan pemekaran.

Moratorium

Dalam situasi pemekaran yang begitu marak ini, maka relevan juga soal tuntutan adanya evaluasi daerah otonom, utamanya daerah otonom baru. Bahkan, pemerintah tak perlu ragu untuk menggabung daerah yang memang gagal melakukan otonomi daerah.

Memang, berbagai pemekaran daerah yang terjadi tak mesti ditimpakan begitu saja kepada pemerintah saat ini, sebab juga sudah berlangsung sejak tahun 1999. Tapi, juga menjadi tetap relevan untuk melihat upaya pemerintah menata atau melakukan moratorium pemekaran.

Saat ini, sudah ada 483 kabupaten/kota dari 33 provinsi yang terbentuk. Penambahan daerah ini dimulai pada tahun 1999. Sampai tahun 2008 ini, sudah ada penambahan 191 daerah otonom baru (DOB). Rinciannya, tahun 1999 sebanyak 45 DOB, tahun 2000 sebanyak tiga DOB, tahun 2001 sebanyak 12 DOB, tahun 2002 sebanyak 38 DOB, tahun 2003 sebanyak 49 DOB, tahun 2004 sebanyak 1 DOB, pada tahun 2007 sebanyak 25 DOB dan tahun 2008 sebanyak 18 daerah pemekaran. Dan saat ini, masih ada 15 calon daerah baru yang merupakan inisiatif DPR.

Pengamat Otonomi Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ketika dihubungi SH, Senin (13/10), mengatakan persoalan otonomi daerah memang sangat serius. Jika gagal, akan mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Dalam konteks itulah perlu dilakukan revisi serius yang mengedepankan pelayanan publik dan menempatkan secara tegas posisi DPRD dan peran gubernur.

Dia juga melihat aturan yang harus jelas dan tegas, sehingga siapapun yang membaca undang-undang akan mudah memahaminya.

“Sehingga ketika kata membaca langsung, tidak perlu petunjuk dari Depdagri. Tidak ada lagi bahasa yang membingungkan dan tidak perlu ada PP. Tentu UU yang dibuat itu user-nya adalah daerah, harusnya membacanya dari perspektif dari daerah,” katanya.

Mengenai pemekaran, Siti melihat, hal itu terjadi karena ketidakpuasan elit lokal dengan pemerintah daerah yang ada. Semua muaranya adalah kekuasaan atau kekayaan lokal yang ada.

“Ini harus dihindarkan karena motivasi daerah yang ada, esensinya adalah untuk melayani dan mengurus masyarakat. Kalau esensinya untuk kekuasaan, sebaiknya tidak usah ada pemekaran,” katanya.

Tak Puas

Jumlah pemekaran ini memang meningkat tajam. Namun harus dilihat dari perspektif lokal sebagai wujud konkret dari ketidakpuasan rakyat atas pelayanan. Menurutnya, ketika manfaatnya tidak terwujud, perlu ada kesimpulan penghentian dan moratorium tidak ada gunanya sama sekali kecuali menambah beban ekonomi apalagi kondisi negara belum recovery.

“No way pemekaran. Karena sebagian besar tidak memberikan manfaat. Ini harus tegas, tidak perlu pemekaran, sudah saat pemerintah ini tegas,” katanya.

Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang, mengatakan persoalan desentralisasi itu harus dilihat jauh ke belakang. Namun, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat merupakan langkah awal implementasi otonomi daerah dari sistem sebelumnya yang sentralistik.

Dengan desentraliasi, katanya, maka perencanaan pembangunan, ketepatan dan kesesuaian program lebih mungkin direalisasikan di setiap daerah, tentu sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Menurutnya, saat ini, tidak sedikit perubahan positif yang dapat dilihat relevan dengan pencapaian tujuan desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dari sisi positif dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat dari beberapa hal seperti aspek kesejahteraan. Daerah tertentu bahkan telah dapat membebaskan biaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan inovasi dan kreativitas yang sangat dimungkinkan dalam otonomi daerah.

Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan, pemekaran daerah tidak diasumsikan dengan mekarnya syarat jumlah kabupaten secara kuantitatif. Mengingat membangun daerah baru mempunyai konskuensi yang cukup berat. “Syarat pemekaran harus benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya di Manado.
Untuk itu, dalam sisa pemerintahan ini, masih sangat penting untuk memantapkan dan menata daerah yang lebih, sehingga pemekaran bukan sekadar mekar untuk kepentingan elit dan birokrasi, tapi benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.