Untuk menghindari politisasi, dokumen yang dihasilkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste, tentang berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan sesaat setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999, perlu segera dibuka.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh dan Choirul Anam dari Human Rights Working Group, Kamis (16/10), secara terpisah di Jakarta.

Setelah bekerja selama 2,5 tahun, KKP Indonesia-Timor Leste akhirnya menyerahkan laporannya kepada presiden kedua negara pada 15 Juli lalu di Bali. Kesimpulan utama dari laporan itu adalah TNI, Polri, dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas sejumlah kejahatan dan pelanggaran HAM berat di Timtim tahun 1999. Laporan yang terdiri dari tujuh bab itu juga memuat sejumlah rekomendasi.

Namun, masyarakat baru dapat melihat secara rinci isi laporan KKP setelah presiden kedua negara menyerahkannya kepada parlemen masing-masing. Pada 9 Oktober 2008, Presiden Timor Leste Ramos Horta menyerahkan laporan KKP kepada parlemen. Ia meminta parlemen Timor Leste mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi laporan KKP itu.

Choirul berpendapat, langkah serupa perlu segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Apalagi tujuh bulan lagi pemilu. Jika laporan itu baru diserahkan saat-saat akhir menjelang pemilu, politisasi kemungkinan besar akan terjadi. Sebab, dalam laporan itu disebutkan sejumlah nama tokoh politik di Indonesia,” katanya.

Ridha berpendapat, jika laporan KKP segera dibuka, juga akan tersedia lebih banyak waktu untuk melaksanakan rekomendasi dalam laporan itu.