Musim hujan biasanya merupakan musim berkah bagi semua orang, tidak terkecuali para petani. Hasil panen yang tinggi di depan mata. Tidak demikian dengan para petani garam, mereka mengalami hal sebaliknya.

Di musim penghujan, petani garam justru tidak bisa panen. Tambak garam yang merupakan sumber mata pencaharian mereka akan digenangi air hujan, yang sekaligus menggerus garam yang terkandung di dalamnya kembali ke laut. Ironisnya, selama musim kemarau, di saat para petani garam seharusnya bisa menikmati hasil panennya, tetap saja mereka sengsara, karena harga garam yang begitu rendah selain mereka juga harus berbagi hasil dengan pemilik tambak.

Mendengar soal petani garam di Indonesia, sudah tertanam di benak bahwa mereka merupakan sebuah komunitas yang tingkat kesejahteraannya sangat rendah. Kondisi itu telah berlangsung dalam waktu sangat lama. Jumlah mereka yang mencapai ratusan ribu keluarga petani umumnya tersebar di Pantai Utara Jawa, dari barat hingga timur, dan Madura.

Jika pemerintah tidak pernah mengabaikan petani garam sebenarnya pendapatan yang diperoleh tidaklah kecil, dengan harga jual minimal Rp 1.500 per kilogram, produksi 5-7 ton per hektare per minggu, dapat memberikan pendapatan sekitar Rp 7,5 juta per hektare per minggu. Biaya produksi yang harus dikeluarkan hanya biaya tenaga kerja Rp 30.000 per hari, dan setiap harinya bekerja 5-7 orang petani.

Nyatanya, keringat dan telapak kaki yang melepuh dari petani garam akibat menggaruk kristal garam di bawah teriknya panas matahari di tepi laut, hanya mampu menembus harga Rp 600-800 per kilogram di musim kemarau, sedangkan di musim hujan hanya bisa mencapai Rp 2.100 per kilogram. Itu pun yang menentukan para tengkulak yang menjemput hasil panen para petani garam.

Sangat mengenaskan, harga tersebut dirasakan sudah cukup tinggi oleh petani garam, sebab sebelumnya harga garam hanya Rp 400-600 per kilogram. Parahnya lagi, tambak garam sebagian besar bukan milik para petani garam tetapi milik para pengusaha dan konglomerat. Kalaupun memiliki tambak, luas tambak yang dimiliki petani hanya 0,2-0,3 hektare.

Dampaknya, dari hasil penjualan garam yang rendah kepada tengkulak, petani juga harus berbagi hasil dengan pemilik tambak. Tidak dapat dibayangkan, memasuki musim hujan Oktober mendatang, berapa hasil panen yang harus dibagikan kepada pemilik tambak sedangkan tambak biasanya tidak bisa dipanen saat musim hujan. Di musim kemarau, produktivitas petani garam lokal bisa mencapai 5-7 ton per hektare per minggu.

Di manakah peran pemerintah saat ini? Tidak produktifnya Perusahaan Negara (PN) Garam membuktikan pemerintah tidak becus mengendalikan tata niaga garam di dalam negeri yang dipermainkan dengan bebasnya oleh para importir dan pengusaha.

Pemerintah telah membiarkan petani garam berhadapan langsung dengan pasar bebas dan menjadi budak para pengusaha. Hal itu menunjukkan tidak adanya proteksi dari pemerintah untuk para petani. Seharusnya PN Garam mengontrol produksi dan perdagangan garam di dalam negeri, sehingga garam lokal dapat kembali menjadi komoditas andalan eskpor. Maka, dapat dipastikan petani garam akan sejahtera.

Pakar Pertanian Siswono Yudo Husodo berulang kali menegaskan monopoli yang dilakukan PN Garam ternyata tidak berpihak kepada para petani garam sehingga petani garam tidak pernah sejahtera dan produksinya menurun.