Reformasi Tentara Nasional Indonesia terhambat paradigma militer gaya Orde Baru. Sepuluh tahun reformasi, TNI baru menyelesaikan 40% agenda perubahan.

Hasil evaluasi itu disampaikan sejumlah LSM hak asasi manusia di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Jakarta, Senin (13/10). Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, watak Orba juga mewarnai keterlibatan TNI dalam politik. Dihapuskannya kursi TNI di DPR (dulu fraksi ABRI) tidak menjamin hilangnya dominasi militer dalam menentukan kebijakan politik.

“Sebagian besar agenda belum dituntaskan, seperti revisi peradilan militer, penghapusan bisnis militer, dan kesejahteraan prajurit. Penyebabnya reformasi internal TNI masih dibebani paradigma Orde Baru yang berkaitan dengan politik domestik 1960-an dan ketakutan terhadap komunisme,” katanya.

Menurut Usman, kecenderungan masih munculnya dominasi militer dalam politik tampak pada banyaknya anggota TNI (aktif, non-aktif, purnawirawan) yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. “Hasrat TNI untuk berpolitik masih kental.”

Evaluasi lainnya adalah belum tuntasnya Undang-Undang Peradilan Militer. Menurut Usman, penundaan terhadap UU Peradilan Militer membuat akuntabilitas TNI di masyarakat rendah. Peradilan militer dianggap sebagai sarana menutupi kesalahan institusi TNI dan meredam gejolak masyarakat yang menuntut penuntasan hukum pelanggaran yang dilakukan personel militer. “Anggota TNI dan para purnawirawan masih mendapat perlakuan istimewa saat berhadapan dengan proses hukum,” kata Usman.

Catatan lain reformasi TNI adalah keterlibatan prajurit dalam bisnis. Penyebab utamanya adalah minimnya kesejahteraan prajurit. Jaleswari Pramowardhani, peneliti militer pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengingatkan keterlibatan bisnis TNI akan merusak institusi tentara itu.

Pengamat militer dari Centre for Strategic and International Studies Rizal Sukma mengatakan, reformasi TNI patut diapresiasi. Selama 10 tahun reformasi tidak cukup untuk mereformasi TNI. Untuk mempercepat reformasi itu, dia berharap TNI keluar dari politik dan kegiatan non-pertahanan. “TNI agar betul-betul menjadi kekuatan pertahanan,” ujarnya.

Rizal mengusulkan 4 poin yang harus dilakukan TNI dalam transformasi, yaitu kesiapan untuk melakukan operasi di luar perang; menjaga keamanan di laut; menyiapkan operasi penanggulangan bencana alam; serta terlibat dalam operasi penjaga perdamaian yang melibatkan lembaga internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa.