Aliansi kedaulatan pangan Indonesia mendesak pemerinah merestrukturisai kerja sama dengan lembaga perdagangan dunia (WTO) agar mengeluarkan aturan sektor pertanian dan pangan dari perjanjian tersebut. Liberalisasi pasar bahan pangan yang diatur dalam WTO membunuh para petani gurem dan mengancam ketahanan pangan dalam negeri.

Dalam siaran pers memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2008, aliansi kedaulatan pangan menyatakan dunia kini dilanda kelaparan akibat berkurangnya cadangan bahan makanan. Liberalisasi pasar hasil produksi pertanian menimbulkan monopoli konsumsi produk pangan untuk kebutuhan industri.

Meningkatnya produksi pangan tahun 2007 di Amerika Utara (20,2%), Oceania (19,4%), Amerika Selatan (17,8%), Karibia (6,4%), dan Asia (1,7%) ternyata tidak membuat negara-negara miskin di Afrika dan Asia lepas dari kelaparan.

Melambungnya harga minyak dunia mendorong penambahan konversi penggunaan hasil pertanian pangan untuk bahan bakar nabati (biofuel). Sekitar 100 juta ton hasil panen biji-bijian (95 juta ton di antaranya jagung) digunakan untuk membuat bahan bakar nabati. 

Ironisnya, ketika jutaan keluarga miskin di dunia kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, segelintir perusahaan raksasa pertanian justru mengeruk  keuntungan besar. Transnational corporations (TNCs) seperti Cargill pada pertengahan April 2008 mengumumkan keuntungan dari perdagangan komoditas pertanian selama kuartal pertama tahun 2008 meningkat 86% dibanding tahun 2007.

Keuntungan perusahaan pangan raksasa Bunge juga meningkat pada kuartal terakhir tahun 2007 menjadi US$ 245 juta, naik 77% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perusahaan raksasa Thailand Charoen Pokphand Foods, yang juga pemain utama dalam bisnis pertanian di Asia, penjualannya tahun ini meningkat hingga 237%.

Liberalisasi perdagangan produk pertanian menyebabkan meningkatnya impor bahan pangan, mengurangi insentif dan pendapatan petani, dan menimbulkan kerawanan pangan. Saat ini sekitar 70% negara berkembang adalah pengimpor pangan. Sementara penduduk yang kelaparan lebih dari 850 juta orang dan 80% di antaranya petani miskin.

Aliansi kedaulatan pangan yang beranggotakan Solidaritas Perempuan, Bina Desa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justic, dan Serikat Petani Indonesia mendesak pemerintah membuat regulasi pertanian yang berpihak pada petani. Mereka menuntut pemerintah tidak menyerahkan distribusi pangan kepada mekanisme pasar bebas agar kedaulatan pangan dalam negeri dapat tetap dikontrol.