Pakar Ekonomi yang juga Calon Presiden RI Rizal Ramli mengatakan persoalan Papua seharusnya diselesaikan dengan pendekatan budaya dan bukan dengan tindakan kekerasan.
Soal ada masyarakat Papua yang ingin lepas dari NKRI, sesungguhnya sebagai bentuk ekspresi dari adanya ketidakadilan sosial yang dirasakan rakyat Papua selama ini. Kondisi di Papua sama halnya dengan di Aceh.

Rizal yang ditemui wartawan usai memberikan materi kuliah umum dalam rangka Dies Natalis XXVII STIE Ottow dan Geisler – Kotaraja kemarin siang Rabu (22/10) menjelaskan, pemerintah sudah memberikan satu solusi dengan diberikannya Otonomi Khusus di Papua dengan tujuan utama untuk mempercepat proses pembangunan agar memberikan kesempatan yang lebih luas, dan lebih besar untuk rakyat di Papua lebih maju.

Sayangnya, sampai saat ini otsusnya itu masih belum terasa manfaatnya bagi rakyat di Papua. Harus diakui, rakyat di Papua masih banyak ketinggalan dari pada daerah-daerah lain di Indonesia. ”Ini merupakan koreksi yang harus kita lakukan, introspeksi, baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, karena kalau tidak itu akan memicu masalah yang sifatnya politik,”katanya.
Anggaran yang selama ini digulirkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dalam praktiknya rata-rata anggaran yang menyentuh rakyat itu hanya 30 persen. Ini yang harus diubah, sehingga rasionya terbalik, (piramida terbailk). 70 persen pemerintah daerah sampai kepada rakyat, kalau sampai itu terjadi tentunya manfaat dari kegiatan ekonomi dan anggaran itu akan jauh lebih besar.