Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia mengajukan tiga rekomendasi terkait bisnis militer. Tim ini meminta tentara lebih fokus pada masalah keamanan dibandingkan merawat bisnis.

Ketua Timnas PAB TNI Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi, TNI saat ini menguasai 23 unit yayasan yang menaungi 53 perseroan terbatas. TNI juga mengoperasikan 1.098 unit koperasi yang juga menggerakkan 2 perseroan terbatas, serta memanfaatkan barang milik negara (BMN) yang dikelola pihak ketiga.

Timnas PAB TNI juga menemukan adanya penguasaan 1.618 bidang tanah seluas 16.544,54 hektare; 3.470 bidang tanah dan bangunan seluas 8.435,81 hektare; serta 6.699 unit gedung seluas 37,57 hektare.

Yayasan milik TNI hingga akhir 2007 memiliki dana Rp 1,8 triliun dan koperasi Rp 1,3 triliun. Total aset TNI di yayasan, koperasi, dan perusahaan Rp 3,2 triliun. Menurut Erry, total aset masih harus dikurangi kewajiban membayar administrasi Rp 980 miliar, sehingga total aset bersih mencapai Rp 2,3 triliun per tahun.

Timnas PAB TNI merekomendasikan pengalihan aktivitas bisnis TNI dengan cara penataan dan reposisi semua yayasan, termasuk koperasi dan BMN, kecuali koperasi primer (primkop). Alasan Timnas tidak mereposisi koperasi primer karena bidang usaha ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. “Primer koperasi tetap dipertahankan,” kata Erry Riyana di kantor Departemen Pertahanan.

Menurut Erry, Timnas PAB TNI akan mengembalikan BMN yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi ke Menteri Keuangan. Sedangkan BMN yang digunakan oleh pihak ketiga harus ditertibkan mengacu pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Timnas PAB TNI juga merekomendasikan reposisi dan penataan bisnis militer dengan menggabungkan yayasan dan koperasi milik TNI dengan bidang usaha sejenis di bawah Departemen Pertahanan. Kemudian akan diberlakukan legal audit dan financial audit menyeluruh terhadap yayasan dan koperasi milik TNI.

Rekomendasi lainnya adalah primkop TNI akan digantikan dengan satuan kerja yang dibentuk di bawah Dephan, sehingga lebih berperan memberikan pelayanan pada prajurit. Satuan kerja ini bahkan melekat ketika pasukan berada di medan tempur.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan akan memilih satu dari tiga rekomendasi Timnas PAB TNI. Dia mengaku tidak keberatan atas semua rekomendasi yang diajukan Timnas PAB TNI. “Saya akan pilih satu dan akan diserahkan ke Presiden.”

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan mendukung tiga rekomendasi tersebut. Namun, dia mengingatkan agar rekomendasi itu tidak menimbulkan masalah baru dan bertentangan dengan undang-undang lain. “Pada prinsipnya kami setuju,” ujarnya.