Meskipun tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam negeri belum beres, seperti daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar caleg tetap (DCT), tapi anggota KPU lebih memilih untuk menyelesaikan tugas di luar negeri.

Kini, sebagian anggota KPU ke luar negeri dan sebagian lagi ke luar daerah. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow mengatakan, KPU tidak seharusnya melakukan perjalanan ke luar negeri mengingat masih ada dua tahapan pemilihan umum yang memerlukan perhatian maksimal. Kegiatan KPU saat ini dinilai jalan-jalan semata.

“Ada dua tahapan yang kacau balau dan harus mereka perbaiki , daftar pemilih tetap dan daftar calon tetap. Ini belum beres, mestinya mereka konsentrasi pada masalah ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, DCT masih memerlukan perbaikan dan belum diketahui pengumuman perbaikan DCT di media massa. Seharusnya hasil perbaikan DCT diumumkan segera kepada masyarakat. Masalah DPT, kata Jeirry, juga sangat krusial. DPT saat ini tidak hanya menunggu Papua Barat dan luar negeri. Dari informasi yang diterimanya, DPT Jawa Timur pun belum sempurna.

Moment studi banding terhadap pemilu Amerika pun dinilai tidak tepat. Prioritas terhadap pemilu Amerika Serikat menunjukkan Anggota KPU malah tidak menganggap penting pemilu di Indonesia.

“Apa yang mau dilihat di sana. Kalau mau studi banding seharusnya sejak proses pemilu dimulai. Sekarang yang dilihat hanya ramai-ramai nya saja. Jika ingin sosialisasi kepada pemilih kita di Amerika pun momentnya tidak tepat karena saat ini mereka sedang disibukkan dengan pemilihan umum di sana. Jadi sebenarnya tidak ada motif lain selain jalan-jalan,” ujarnya.

Dia mengatakan, semestinya KPU berkonsentrasi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang belum beres. “Bukan sekarang waktunya, sekarang itu konsentrasi memelototi persoalan-persoalan tahapan pemilu misal DPT dan DCT yang masih banyak masalah,” tegasnya.

Menurutnya, anggota KPU lebih baik mundur, karena semua tahapan pada proses pemilu seolah tak pasti. Apalagi, anggota KPU berorientasi dengan kesenangan dengan alasan sosialisasi yang tidak jelas.

Kantor KPU Kosong

Sebagian anggota KPU sejak akhir pekan lalu mengkuti perjalanan ke luar negeri. Sementara dua lainnya serta berkunjung ke daerah. Anggota KPU yang ke luar negeri antara lain Sri Nuryanti, Abdul Aziz dan Andi Nurpati. Ketiganya telah berkunjung ke Amerika Serikat sejak Jumat (31/10). Sementara itu, Endang Sulastri melakukan lawatan ke Den Haag Belanda, Senin (3/11).

Sementara itu, Anggota KPU I Gusti Putu Artha ke Ciloto, Selasa (3/11) dalam rangka memberikan seminar dan Syamsulbahri ke Jawa Timur mengikuti pemilihan gubernur putaran kedua.

Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Selasa siang, perjalanan ke luar Amerika yang dilakukan oleh tiga anggota KPU atas ajakan IFES. IFES pada awalnya mengundang empat orang KPU. Namun hanya dapat dipenuhi tiga orang saja. Perjalanan itu, katanya adalah hal penting dalam menambah pe-ngalaman dan pengetahuan. Sementara perjalanan I Gusti Putu Artha dalam rangka sosialisasi pemilu.

“Kami anggap itu penting. Semua orang harus belajar. Jangan seperti katak dalam tempurung, merasa hebat padahal tidak tahu apa-apa,” katanya.

Disinggung mengenai tahapan DPT dan DCT yang diperkirakan memerlukan pleno dan keputusan,Hafiz mengatakan masalah tersebut sudah ditangani ketua Pokja masing-masing yang dibebankan kepada Kepala Biro, seperti masalah DPT menjadi tanggung jawab Emil Tarigan sebagai Ketua Pokja Pemilih. Sementara, perbaikan DCT menjadi tanggung jawab Kepala Biro Umum Suparno.

”Mereka (anggota KPU) dalam SK (surat keputusan) bukan ketua tapi hanya pengarah. Seperti Ketua Pokja Pemilihan posisinya dipegang Pak Emil Tarigan,” katanya.
Saat ini ada tiga peraturan yang juga menunggu penyelesaian pembahasan. Hafiz peraturan KPU tentang audit dana kampanye dan penetapan, calon terpilih dan aturan pembagian, serta perolehan kursi akan dibahas setelah anggota KPU pulang.

Mengenai kesalahan pengumuman DCT, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini, mengatakan, karena KPU tidak mampu menata secara baik. Jika kondisinya demikian, sebaiknya KPU mengundurkan diri saja. Apalagi, saat ini banyak persoalan yang dikeluhkan misalnya soal pengunduran waktu, human error, yang sudah terjadi berkali-kali dan fatal.

“KPU meminta maaf seharusnya diikuti dengan perbaikan management. Sense of election nggak ada. Antara pleno dan praktis kerja sama dengan pihak lain seperti Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dan PDS (Partai Damai Sejahtera) ada gambar partai yang lain,” katanya.