Intervensi terhadap pembatalan perdagangan saham Bumi Resources (Bumi) bukan bertujuan untuk kepentingan publik, tetapi sekadar menyelamatkan berbagai faksi di elite pemerintahan. Hal ini menunjukkan mentalitas Menkeu dan Menneg BUMN baru sebatas pada penyelamatan kepentingan para bandar pendukung kekuasaan.

“Pemerintah tidak konsisten dalam menempuh kebijakan karena hanya mendasarkan pada kepentingan kelompok konglomerat dan penguasa yang memiliki dana di pasar modal, bukan membela kepentingan bangsa,” tuding pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Selama ini Menkeu dan Menneg BUMN sangat fanatik menerapkan mekanisme pasar, tetapi pada kenyataannya hanya mengabdi pada kepentingan bandar. “Keluarga Bakrie memang dikenal sebagai pundi-pundi dana sejumlah pejabat sehingga pasti akan dibela habis-habisan apa pun risikonya.”

Ia menambahkan mentalitas seperti inilah yang sering diklaim sebagai penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kepentingan Bakrie berhasil menyelusup ke Merdeka Utara sehingga saham-saham Bakrie dianakemaskan di lantai bursa,” tandasnya.
Noorsy tidak habis pikir, megatransaksi di bursa yang melibatkan Northstar dengan nilai sekitar US$ 1,3 miliar, dan otoritas pasar modal tidak pernah transparan soal sumber dananya.

Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menyatakan telah terjadi pertikaian antarfaksi di pemerintah terutama faksi Menkeu dan Menneg BUMN. Keduanya mengabdi pada kepentingan bandar pendukung kekuasaan. Masing-masing kelompok konglomerat dengan mudah memperalat keduanya karena masing-masing memiliki agenda sendiri.

Ia menambahkan yang menjadi kepentingan publik saat ini yakni bagaimana Bapepam-LK bisa menegakkan UU pasar modal dengan mewajibkan penawaran tender pada pemegang saham pengendali baru. Jika tidak ada kewajiban penawaran tender, itu berarti, selama ini Bapepam membiarkan perdagangan semu saham yang dikendalikan pemegang saham mayoritas. “Perdagangan saham semu merupakan tindakan pidana, apakah Bapepam sekarang sudah berubah fungsi menjadi pelindung para kriminal di pasar modal,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil tidak mau berkomentar mengenai dihentikannya kembali (suspensi) saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Meskipun Dirut BEI telah menyatakan suspensi tersebut dikarenakan adanya intervensi pemerintah. “Saya nggak tahu. Kok tanya ke saya?” ujar Sofyan.

Ia pun enggan menanggapi masalah suspensi tersebut. “Saya nggak mau komentar. Karena ini kan kebijakannya (Menkeu). Jadi sesama bus kota tidak boleh saling mendahului,” tandasnya.

Seperti diketahui, pembatalan pencabutan suspensi BUMI yang dilakukan otoritas bursa efek Indonesia (BEI) kemarin karena adanya campur tangan pemerintah. Pencabutan tersebut sesuai surat No.Peng-005/BEI.PSR/SPT/11-2008, mengingat adanya intervensi pemerintah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga enggan mengomentari pembatalan pencabutan suspensi PT Bumi Resources Tbk. Padahal pernyataan pemerintah tentang permintaan pembatalan pencabutan suspensi BUMI sangat dinanti, setelah PT Bakrie and Brothers Tbk mencapai kesepakatan dengan Northstar Pacific untuk membeli 35 persen saham perusahaan batu bara terbesar di Indonesia itu.

Para pelaku pasar sebelumnya mengecam BEI yang dianggap tidak konsisten soal suspensi BUMI. BEI sebelumnya mengumumkan akan mencabut suspensi saham BUMI mulai sesi I kemarin, tetapi hanya dalam hitungan lima menit, keputusan berubah.