Pemilu 2009 tidak bakal melahirkan pemimpin yang kuat, baik secara personal maupun politik. Dari syarat dukungan partai politik yang tercantum pada Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden (UU Pilpres), tidak bakal muncul calon baru pemimpin baru.

Dari semua bakal calon yang berkembang di publik tidak ada yang menunjukan karakter pemimpin yang kuat sebagaimana diinginkan UU Pilpres yang ada sekarang.

Hal itu ditegaskan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam diskusi dialektika demokrasi UU Pilpres dan Tantangan Calon Presiden di Jakarta.

“Tidak bakal lahir pemimpin yang kuat. Calon hanya itu-itu saja. Tak mungkin orang jadi terharu seperti pada pemilu Amerika Serikat hasil pemilu kita nanti,” tegasnya.

Irman menjelaskan, syarat dukungan partai politik yang mencapai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu akan mengancam semua partai politik.

Sulit bagi partai politik saat ini untuk meraih dukungan maksimal dalam pemilu legislatif yang berakibat partai-partai yang merasa diri besarpun terancam gagal mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Partai-partai lama akan termakan oleh UU yang disusunnya sendiri. Saya pikir semua rugi oleh UU ini. Setelah semua merasa rugi baru kemudian sama-sama dibelakang Mahkamah Kontitusi (MK) dukung judicial review,” tegasnya.

Mantan Ketua Pansus UU Pilpres DPR Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, semangat penyusunan UU Pilpres bukan untuk menghalangi calon tertentu dan tidak melanggar UUD 1945. “Besaran angka syarat dukungan itu akan membuat partai untuk berkoalisi mengajukan pasangan calon presiden. Koalisi tidak ditempuh oleh hitung-hitungan matematis, tetapi banyak faktor yang jadi penentu,” jelasnya.

Syarat dukungan hanyalah pintu masuk dan menunjukkan konsistensi dengan UU lain seperti UU Pemerintahan Daerah. Aturan koalisi antara partai politik memang tidak diatur dalam UU karena tidak ada upaya peleburan partai politik. Namun, dengan syarat dukungan maka pimpinan partai politik wajib menandatangani dukungan kepada calon tertentu.

Tidak Sekadar Baik

Mantan Direktur CIDES Syahganda Nainggolan berpendapat dengan syarat dukungan yang besar diharapkan pemimpin yang kuat lahir dari pemilu, bukan sekadar presiden yang baik. “Sekarang kita hanya memiliki presiden yang baik, tetapi kita tidak memiliki pemimpin yang baik dan kuat,” katanya.

Hal ini karena pemimpin yang ada tidak lahir dari pengalaman hidup yang dekat dengan masyarakat. “Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tidak mengalami masa-masa sulit seperti Barrack Obama. Yudhoyono menjadi tentara yang aman-aman saja. Jusuf Kalla sudah jadi pengusaha sejak lama. Tidak ada pengalaman sulit, hidup miskin seperti masyarakat Indonesia umumnya,” ujarnya.

Irman Putra Sidin menambahkan, sebetulnya tidak ada tujuan yang jelas dari peningkatan syarat dukungan pasangan calon presiden-wakil presiden dalam UU Pilpres saat ini.
Pakar Hukum Ketatanegaraan Universitas Khai-run Ternate Margarito mengatakan, keinginan sejumlah partai politik melakukan uji materiil UU Pilpres memang kental kepentingan tokoh tertentu yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden. Namun itu tidak masalah selama upaya tersebut dapat mendukung perbaikan sistem.

Secara norma hukum, Maragarito menilai UU Pilpres memang bermasalah. Karena di Undang-Undang Dasar sendiri tidak pernah disebutkan soal persentase syarat dukungan. “Yang diatur hanya parpol dan ga-bungan parpol peserta pe-milu berhak mencalonkan presiden,” katanya. Dia menduga, MK akan mengabulkan permohonan ini.