Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga ingin menghalangi upaya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tindakan itu dilakukan karena takut kalau Pengadilan Tipikor terbentuk, kasus-kasus korupsi yang diduga banyak melibatkan anggota DPR semakin terbongkar.

DPR juga dipandang cenderung banyak menelantarkan pembahasan RUU yang terkait dengan upaya-upaya penegakan hukum lain, seperti RUU Komisi Yudisial (KY) dan RUU Komisi Konstitusi.

Hal itu terungkap dalam dialog kenegaraan bertajuk “Quo Vadis Pengadilan Tipikor” di Jakarta. Dialog menghadirkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta, Marwan Batubara, anggota DPR Agus Purnomo, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mocthar, dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Saldi Isra.

Marwan Batubara mengungkapkan ada oknum anggota tertentu di DPR yang sengaja ingin memperlambat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. “Saya tak usah menyebutkan namanya. Yang pasti, ada oknum anggota DPR ingin menghalangi pembahasan RUU Pengadilan Tipikor,” katanya.

Akibat tindakan itu, RUU yang sangat penting itu belum juga dibahas sampai sekarang, padahal sudah lama dibentuk panitia khusus (pansus). “Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa. Kami di DPD mendesak DPR untuk mempercepat pembahasan RUU itu,” katanya.

Agus Purnomo tak membantah lambannya upaya pembahasan RUU tersebut di DPR. Ia juga mengakui Pansus RUU Pengadilan Tipikor sudah terbentuk, dengan komposisi pimpinan pansus dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Demokrat (FPD). “Tapi, kami dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) akan berupaya menggenjot pembahasan RUU ini dan DPR harus bisa menuntaskan sebelum batas waktu yang ditentukan MA,” katanya.

Batas Waktu

Zainal dan Saldi mendesak DPR mempercepat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor mengingat batas waktu pembentukan lembaga tersebut adalah 19 Desember 2009, sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA). Jika sampai batas waktu itu Pengadilan Tipikor tak terbentuk, penanganan kasus-kasus korupsi kembali dilakukan di peradilan negeri yang sarat permainan dan kolusi selama ini.

Jika ini terjadi, upaya pemberantasan korupsi di DPR terancam gagal. “Pemberantasan korupsi memang tak menjadi agenda utama di DPR saat ini. Hal ini karena memang DPR justru menjadi episentrum korupsi di negeri yang kaya korupsi ini,” ujar Zainal.

Ia khawatir, dengan kondisi DPR saat ini, RUU Pengadilan Tipikor yang dihasilkan bakal menjadi berkualitas. RUU itu juga dikhawatirkan bakal sarat dengan pasal-pasal selundupan, karena dibahas dengan terpaksa.

Sementara itu, Saldi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menyuarakan pentingnya percepatan pembahasan RUU tersebut guna mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sangat gencar dilakukan pada masa pemerintahannya.

Ia setuju dengan Marwan soal ada upaya anggota DPR sengaja memperlambat pembahasan RUU tersebut. Jika demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa gagal. “Di negara yang korupsinya mewabah, seperti Indonesia, pemberantasan tindak kejahatan ini hanya akan berhasil jika ada dukungan kuat dari parlemen,” .