Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengemukakan, pemerintah hanya bermain di angka-angka terkait keberhasilan program Wajar Dikdas 9 tahun. Padahal, data yang disodorkan pemerintah itu belum tentu benar. “PGRI berencana melakukan penelitian mengenai berapa angka anak putus sekolah, dan berapa yang telah tersentuh pendidikan. Harus diakui untuk urusan data, pemerintah belum sahih. Menurut informasi dari daerah, masih banyak anak usia sekolah yang malah tidak sekolah,” katanya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Winarno Surakhmad menegaskan bahwa program Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak berusia 7-12 tahun adalah program yang kental nuansa politik dan hanya membebani guru. “Usaha pemerintah patut dihargai. Akan tetapi, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan peraturan. Wajib belajar misalnya, membutuhkan komitmen baik masyarakat maupun pemerintah, dan itu sulit diatur. Sebagai contoh, program wajar enam tahun yang pernah dicanangkan pemerintah saja keberhasilannya belum dapat dibuktikan. Program itu sudah digiring ke ranah politik,” katanya.

Dikatakan, durasi belajar jangan menjadi substansi, melainkan kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk menghadapi hari ini dan esok. “Wajar Dikdas selama ini lebih menjadi target pemerintah, tetapi target peserta didik luput dari perhatian. Kebijakan wajar itu harus ditempatkan dalam kerangka mencerdaskan bangsa,” katanya.

Dikatakan, pemerintah hanya ingin mengejar target penuntasan Wajar Dikdas pada 2008 untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa Indonesia telah berhasil menuntaskan pendidikan anak usia 7-12 tahun. Padahal, lanjutnya, program tersebut membawa konsekuensi terhadap para guru, yakni guru akan menanggung beban lebih berat karena jumlah murid yang harus ditampung dalam tiap kelas menjadi lebih banyak.

Sementara kemampuan dan kompetensi yang dimiliki guru-guru di Indonesia antara satu provinsi dan provinsi lainnya belum standar. “Bagi guru-guru di daerah tertentu mungkin penambahan jumlah murid dalam setiap kelas bisa menjadi beban karena semakin banyak yang harus diperhatikan. Pada akhirnya yang diutamakan bukan lagi pada kualitas pendidikan siswa, tetapi bagaimana mengejar kuantitas murid yang dapat diluluskan,” katanya.

Menurutnya, seharusnya tidak perlu ada pembatasan untuk pelaksanaan program wajar harus enam tahun, sembilan tahun atau 12 tahun. “Wajar harus dilakukan seumur hidup, karena penetapan target hanya akan menghasilkan angka kelulusan siswa tanpa diikuti dengan kompetensi,” katanya.

Daya Tampung

Sementara itu, kepala sekolah sebuah Sekolah Dasar di Jakarta Timur berpendapat, minimnya kapasitas sekolah, khususnya SMP Negeri di daerah-daerah di luar Jakarta, juga menjadi pemicu banyaknya lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah menengah. Bukan itu saja. Minimnya daya tampung kelas juga membuat sekolah tersebut tidak bisa menampung murid lulusan SD.

Menurut dia, saat ini, banyak orangtua yang menghendaki anaknya masuk ke sekolah negeri, karena gratis. Akan tetapi, untuk bisa masuk sekolah negeri, selain sulit lantaran sekolah negeri juga memberlakukan syarat nilai, juga minimnya sekolah negeri. “Contohnya di Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Di sana, hanya ada satu SMP Negeri. Bayangkan saja, kalau hanya ada satu SMP Negeri, bagaimana bisa menampung anak-anak lulusan SD di kecamatan tersebut,” ujarnya.

Jika tidak bisa diterima di sekolah negeri, tentu alternatifnya adalah sekolah swasta. Bagi orang tua yang ekonominya berlebih tentu tidak masalah menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, tetapi bagaimana yang tidak mampu. Saat ini, katanya, banyak orangtua dari keluarga yang ekonominya pas-pasan tidak merelakan anaknya untuk mengikuti Paket B.

Mengenai pungutan di sekolah negeri, Ade Irawan, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, survei ICW terhadap realisasi wajar sembilan tahun itu dilakukan di lima wilayah, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Garut, Kota Padang, dan Kota Banjarmasin menemukan, biaya pendidikan seorang siswa SD pada 2006 mencapai Rp 4.012.000. Pada 2007 bertambah menjadi Rp 4.768.950. “Kalau tak mau disebut membiarkan, kenaikan ini disebabkan kegagalan pemerintah untuk menekan terjadinya pungli,” katanya.

ICW menyoroti berbagai biaya langsung dan tak langsung yang semakin beragam di tingkat SD. Pada biaya langsung, ICW menemukan pungutan terbesar ke setiap murid adalah pungutan kursus sekolah sebesar Rp 311.000 per anak, kemudian pengadaan lembar kerja siswa (LKS) dan buku teks sebesar Rp 145.000, dan pungutan-pungutan tak jelas, semacam infak harian, uang ujian, uang ekstra kurikuler, uang kebersihan, dan juga uang perpisahan.

Padahal, dana-dana tersebut sudah dibebaskan oleh pemerintah melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sejumlah sekolah. Namun, praktik di sekolah-sekolah masih menunjukkan adanya penyelewengan. Inilah kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan Wajar Dikdas terkait dengan penyediaan sarana pendidikan dasar gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. “Kegagalan itu sebenarnya sudah dimulai dari tingkat Depdiknas, yang akhirnya menjalar menjadi berbagai penyelewengan di tingkat sekolah-sekolah,” tegasnya.