Tim Ekonomi dalam kabinet dinilai lengah mengatasi dampak krisis finansial global yang sudah berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, saat ini banyak industri telah melakukan PHK sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi.
“Pemerintah kurang cepat bereaksi meskipun telah diperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa krisis keuangan global akan berdampak buruk bagi Indonesia,” kata Ekonom UI Ninasapti Triaswati.

Pemerintah terlalu sibuk mengangani likuiditas dengan mencari utang luar negeri, tanpa memperhatikan sektor-sektor yang sudah terkena imbas dari badai krisis di AS. “Saat ini pemerintah sibuk mencari utang, di sisi lain masyarakat sudah mengalami kesulitan hidup karena PHK,” tandasnya.

Nina menyatakan pelambatan ekonomi dunia telah memicu negara berkembang termasuk Indonesia untuk memperbaiki institusi keuangan. Namun, pemerintah harus melihat kebutuhan sektor riil sehingga tidak hanya fokus memecahkan likuiditas keuangan.

Ia menyatakan saat ini pemerintah ingin mendapatkan utang luar negeri, baik bilateral (Australia, Jepang) maupun multilateral (World Bank, ADB) untuk mengatasi masalah likuiditas keuangan. Pemerintah harus seimbang dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas dan menangani PHK.

Sementara itu, ekonom Indef Ikhsan Modjo menyatakan pemerintah sebaiknya lebih memanfaatkan dana dari negara regional (Asia) seperti Jepang untuk menambah cadangan devisa negara. “Pemerintah harus menghindari hubungan dengan IMF,” tandasnya.

Ikhsan menjelaskan, pemerintah boleh mencari dana utang dari luar negeri, sepanjang tidak ada conditionality (persyaratan) yang bisa mengubah kedaulatan negara. Jika meminjam IMF dikhawatirkan hal buruk akan terjadi lagi.

Meski demikian, ia mengaku pesimistis ada lembaga internasional yang mau meminjamkan uangnya kepada Indonesia. Alasannya, kalaupun harus meminjam, Indonesia harus mampu berkompetisi dengan negara lain.