Terbitnya peraturan bersama empat menteri terkait pengupahan dinilai sebagai sikap reaksioner pemerintah. Peraturan itu kontraproduktif karena di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain kenaikan upah buruh yang sesuai kebutuhan hidup layak terganjal peraturan ini.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mohamad Ikhsan Modjo mengungkapkan hal itu dalam diskusi ”Proyeksi Ekonomi: Krisis Finansial, Kontestasi Politik dan Prospek Ekonomi 2009” di Jakarta

.

Ikhsan menjelaskan, kebijakan pengupahan itu tidak relevan. Saat pemerintah berkomitmen menjaga konsumsi rumah tangga, upah buruh justru ditekan.

Menurut Indef, komponen upah pada total ongkos produksi hanya 2-30 persen, bergantung pada jenis industrinya. Kenaikan upah minimum tidak akan berdampak signifikan terhadap keuntungan perusahaan.

Menurut Ikhsan, upah minimum tahun 2009 harusnya bisa lebih tinggi jika pemerintah berorientasi pada rasa keadilan sosial. Peningkatan upah mestinya dilihat sebagai hal yang melengkapi produksi, yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.

”Kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat menaikkan konsumsi. Ini dibutuhkan untuk mengompensasi kejatuhan ekspor dan investasi,” ujar Ikhsan.

Pada kesempatan terpisah, terkait peraturan bersama empat menteri, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) mengancam berunjuk rasa besar-besaran awal Desember jika peraturan itu tidak dicabut.

Wakil Ketua Umum K-SPSI Mathias Tambing mengatakan, Ketua Umum K-SPSI Jacob Nuwawea telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera mencabut peraturan bersama tersebut.

Anggota Komisi Teknis Sosial Kemanusiaan Dewan Riset Nasional Ninasapti Triaswati berpendapat, Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak hanya membutuhkan perbaikan institusi keuangan dalam jangka menengah.

Dalam konteks makroekonomi, menurut Ninasapti, juga diperlukan solusi segera untuk mengatasi masalah likuiditas keuangan, keseimbangan pasar, serta masalah ketenagakerjaan.