Terminologi ”Budaya Korupsi” dan ”Korupsi yang Membudaya” dinilai menyesatkan sekaligus merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal itu karena terminologi tadi malah menempatkan fenomena korupsi menjadi suatu hal yang mustahil dihilangkan karena dianggap sudah menjadi bagian dari budaya.

Kesimpulan itu dipaparkan dalam peluncuran buku Membedah Fenomena Korupsi dan diskusi hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008 yang diadakan Transparency International Indonesia (TII)

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi, antara lain, Manajer Kebijakan dan Riset TII Frenky Simanjuntak, Doni Muhardiansyah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta sosiolog Kastorius Sinaga.

”Dari hasil survei kami lihat nilai-nilai budaya ditambah perangkat pranata sosial yang lengkap sebetulnya berpotensi menjadi aset untuk dimanfaatkan memberantas korupsi. Namun, hal itu juga harus didukung komitmen pemimpin daerah yang bersangkutan,” ujar Frenky.

”Perlu diingat, pada sisi lain faktor budaya juga bisa disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan menjadi alat legitimasi kekuasaan yang berujung pada tindakan-tindakan korup. Contohnya isu-isu seperti ’putra daerah’ dan upaya revitalisasi peran pemimpin tradisional. Keduanya sangat rentan diselewengkan,” tambah Frenky.

Menurut Doni Muhardiansyah dari KPK, dari sejarahnya upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah, bahkan sejak awal Indonesia berdiri.

Mulai dari tahun 1957 pada masa pemerintahan darurat perang, Operasi Ketertiban pada masa Orde Baru, Tim Gabungan Pemberantas Korupsi, hingga KPK sekarang. Namun begitu, korupsi masih tetap terjadi. Soal kenapa bisa begitu, Doni menyatakan KPK melihat penyebabnya adalah pemerintah masih sebatas pada upaya pencegahan.

”Kami di KPK melihat sampai sekarang masih belum ada cukup upaya pencegahan yang dilakukan,” ujar Doni.