DPR berencana mendesak pemerintah menarik kembali pembayaran utang pembelian 39 kapal perang bekas dari pemerintah Jerman tahun 1992. Jika berhasil, pemerintah dapat mengambil kembali uang US$ 560 juta yang sudah dibayarkan pada Jerman.

Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo mengatakan, pengajuan usulan pembatalan itu sudah ditandatangani 15 anggota komisi. Di antaranya Slamet Effendy Yusuf (Fraksi Partai Golkar), Permadi (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Arya Wijanarko (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Al Muzzamil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).

Sesuai hukum Jerman, Indonesia, dan Uni Eropa, uang tersebut dapat dikembalikan, karena utang hasil transaksi pembelian kapal perang bekas itu ilegal. Salah satu persyaratan yang dilanggar adalah perjanjian yang ditandatangani pada era Presiden Soeharto itu tidak berdasarkan persetujuan parlemen. “Baik Indonesia dan Jerman tidak meminta persetujuan parlemen,” ujar Djoko.

Lagi pula hanya 10 dari 39 kapal yang dapat dioperasikan. Dalam kunjungan Djoko Susilo di Surabaya tahun 2003, sejumlah kapal hanya digunakan untuk asrama prajurit. Di Aceh, kapal bekas Jerman yang dinamai KRI Teuku Umar tidak melaut bila ada angin kencang atau ombak besar. “Ada angin kencang, dia tidak berani jalan,” ujarnya.

Menurut Djoko, pengembalian uang itu dimungkinkan oleh undang-undang Jerman, Indonesia, dan Uni Eropa. Namun, perlu ada kemauan pemerintah untuk mengupayakan hal itu. Sebab, pemerintah Jerman hanya akan merespons, jika ada permintaan dari pemerintah Indonesia.

Direktur Internasional NGO Forum on Indonesian Development Donatus K Marut mengatakan, pandangan hukum seperti yang disampaikan Djoko Susilo itu muncul dari penelitian August Reinisch, ahli hukum Universitas Wina Austria, tahun 2008. Reinisch menemukan bukti, sesuai doktrin Odious Debts, Jerman tidak berhak menerima pembayaran utang dari Indonesia, karena perjanjian jual beli dilakukan tanpa mekanisme demokratis yang mengabaikan persetujuan rakyat melalui parlemen. “Indonesia tidak wajib membayar utang itu,” kata Donatus K Marut.

Ketentuan lain yang memungkinkan Indonesia tidak perlu membayar utang itu adalah karena kapal perang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Semula kapal itu dibeli untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. Namun, Soeharto mengirimnya untuk perang ke Aceh, Papua, dan Timor Timur (sekarang Timor Leste). Perang tersebut kemudian mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. “Dia melanggar HAM dalam implementasianya,” ujar Donatus.

Komisi I DPR berencana membentuk panitia kerja yang akan membahas penarikan pembayaran utang tersebut. Jika panitia kerja tidak berhasil dibentuk atau gagal mendesak pemerintah, akan diusulkan hak interpelasi dan hak angket. Ketua Komisi I Djoko Susilo mengatakan, DPR juga dapat memanggil pejabat terkait, seperti mantan Presiden BJ Habibie dan mantan Panglima ABRI Feisal Tanjung, untuk menjelaskan masalah ini. “DPR harus panggil Pak Habibie,” katanya.