Puncak peringatan hari guru nasional yang berlangsung di Jakarta, Selasa (2/12), dinilai jadi ajang kampanye politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo dalam sambutannya pun memuji-muji Presiden Yudhoyono atas yang menurutnya berpihak kepada guru dan berkomitmen memajukan dunia pendidikan.

Di ujung sambutannya Presiden melantunkan pantun. “Pergi ke hutan untuk berburu, naik kuda kencang larinya. Pemimpin yang menyejahterakan guru, pasti sehat banyak rezekinya. Pergi ke pesta berbatik biru, batik Semarang indah warnanya. Siapa suka membela guru, pasti menang banyak pendukungnya,” kata Presiden.

Menanggapi hal itu, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, Suparman kepada SP, di Jakarta, Rabu (3/12) pagi menyatakan, seharusnya dunia pendidikan dan organisasi guru tidak menjadi ajang kampanye politik. Kalau para pemimpin atau calon pemimpin mau menyejahterakan guru dan memajukan pendidikan, tak perlu banyak janji, perbuatlah komitmen itu.

“Kalau banyak janji, tetapi ternyata tidak diwujudkan, akan jadi nilai negatif. Apalagi, pemerintahan sekarang ini belum memberi kesejahteraan bagi guru, khususnya guru swasta. Terlihat jelas masih ada diskriminasi,” ujarnya.

Suparman berharap, kalau ada niat berpihak ke guru swasta, sebaiknya pemerintah menyiapkan tunjangan sebesar upah minimum provinsi (UMP) dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Jumlah guru swasta sekitar 1,3 juta dan dana yang dibutuhkan untuk tunjangan dan Jamsostek, sekitar Rp 15 triliun per tahun.