Berita terbaru dari negeriku Riau Tamaddun, yang seperti biasa berita yang tetap mengurut dadaku dan menahan nafasku

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bambang Hendarso Danuri membantah keterlibatan perwira tinggi polisi dalam kasus beking perjudian di Provinsi Riau.

Kapolri menyatakan saat ini melakukan pembenahan eksternal dan internal untuk memberantas perjudian. Polri akan menindak personel yang terbukti terlibat dalam pembiaran kasus perjudian. “Kita sudah lakukan itu. Ada beberapa kapoltabes yang langsung ditindak, karena melihat ada judi tapi tidak ditindak,” kata Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri.

Menurut Bambang Hendarso, kepala kepolisian kota besar yang dicopot di antaranya Kapoltabes Riau, Pontianak, dan Samarinda. Dia mengaku saat ini pihaknya juga menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Kapoltabes Padang.

Terkait pengumuman yang disampikan Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Jusuf Manggabarani soal dugaan keterlibatan 6 perwira tinggi Polri dalam kasus perjudian, Bambang Hendarso menilai hal itu adalah tanggung jawab manajerial. Dia meminta semua pihak tidak langsung menuding perwira polisi tersebut sebagai beking perjudian.

“Tolong, saya minta perhatian kepada wartawan, jangan digulirkan terus. Seolah ada perwira tinggi saya yang terlibat, dalam artian membekingi. Saya tegaskan, tidak ada perwira tinggi saya yang membekingi. Ini pernyataan Kapolri. Tidak ada. Tanggung jawab ada pada saya,” kata Bambang Hendarso.

Dalam pengumuman daftar polisi “nakal” pada 1 Desember lalu Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Jusuf Manggabarani mengatakan terjadi praktik perjudian beromzet miliaran rupiah di Propinsi Riau. Menurut dia, 3 mantan kapolda dan 3 mantan wakapolda Riau diduga terlibat dalam kasus itu. “Saat ini Propam (Profesi dan Pengamanan) sedang intensif melakukan pemeriksaan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Abu Bakar Nataprawira.

Begitulah, akhirnya keheranankupun terjawab, bagaimana bisa prosesi haram seperti judi di negeri yang ajaran Islam adalah budayanya seperti Riau Tamaddun ini, tumbuh berkembang bahkan sampai menyewa ruko termegah dan bukanya disiang hari.

Atau tidak hanya institusi kepolisian saja yang terlibat, apakah perlu diusut sampai pada pilar pemerintahnya ? Wallahuallam bissawab :((